Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Perlindungan Anak Terhadap Bahaya Rokok

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kewajiban sebagai orang tua adalah melindungi anak dari marabahaya. Namun, tidak semua bahaya dapat diatasi sesegera mungkin oleh orang tua. Salah satunya adalah bahaya asap rokok bagi anak. Banyak orang tua salah mengira bahwa tidak akan masalah jika merokok berdekatan dengan anak. Padahal seperti kita ketahui, merokok untuk orang dewasa saja sudah tidak sehat, apalagi dengan anak. Untuk itu perlu adanya penanggulangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan anak terhadap bahaya rokok.

“Investasi Negara” Terancam Gagal Dilindungi

Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014 menunjukkan, 19 persen anak Indonesia usia 13-15 tahun adalah perokok dan lebih dari 30 persen anak Indonesia telah menghisap rokok sebelum usia 10 tahun. Anak-anak perokok itulah yang akan tumbuh di tahun 2020-2030 ketika Indonesia seharusnya mengalami bonus demografi. Hal ini akan merugikan bangsa Indonesia jika tidak segera diatasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimana Peran Negara Untuk Melindungi Generasi Selanjutnya Terhadap Bahaya Zat Adiktif?

Menurut Hery Chariansyah, Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia, negara dinilai tidak hadir dalam pemberian perlindungan anak-anak dari bahaya rokok. Anak-anak masih menjadi korban bahaya rokok melalui asap rokok orang lain dan paparan iklan yang massif. Negara diminta memenuhi kewajiban konstitusionalnya, yakni melindungi anak-anak jika tidak ingin merugi di kemudian hari. Konstitusi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU 35/2014 tentang perlindungan anak menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari ancaman zat adiktif (seperti tembakau dan produk yang mengandung tembakau) sebagai bagian dari upaya kesehatan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan bahwa negara tak bisa hanya menyerahkan perlindungan anak-anak hanya pada orang tua dan masyarakat. Akan tetapi, negara tetap harus hadir melalui pemihakan kebijakan. Salah satu kebijakan yang sedang digalakkan oleh berbagai negara di dunia adalah adanya aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Namun, sayangnya FCTC ini belum diikuti oleh negara kita, Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Muda FCTC mendesak pemerintah untuk segera mengaksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) yang merupakan regulasi komprehensif pengendalian tembakau.

Upaya Pengendalian Rokok Versi Pemerintah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara prinsip mendukung pemerintah mengenai Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Kementerian itu juga terus menaikkan tarif cukai produk tembakau yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan No. S-900 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan. Selain itu, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% sesuai ketentuan umum di tiap titik distribusi mulai diwacanakan, di mana saat ini PPN hasil tembakau sebesar 8,4% hanya dikenakan sekali yakni saat di pabrik. Ke depannya, pokok kebijakan hasil tembakau Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu antara lain mengendalikan produksi hasil tembakau, penyederhanaan system tarif cukai dan pemberantasan rokok illegal. Di mana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan sejumlah organisasi non-pemerintah akan memperketat pengawasan institusi pemerintah yang membagikan rokok secara gratis kepada masyarakat.

Contoh Kebijakan Daerah Untuk Melindungi Anak Dari Bahaya Rokok

Penerapan kebijakan kawasan dilarang merokok juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam perlindungan anak untuk terbebas dari asap rokok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki regulasi terkait pengendalian tembakau beserta sanksinya dan masyarakat pun sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya asap rokok. Namun, menurut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Nainggolan, penerapan kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di DKI Jakarta belum efektif dan merata.
Kebijakan KDM DKI Jakarta ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Bahkan, dalam Pergub No.88/2010 tentang ditetapkan sanksi bagi pelanggar yakni sanksi tertulis, penyebutan nama atau tempat usaha pada pubilk, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Kawasan dilarang merokok tersebut meliputi tempat kerja, tempat layanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, angkutan umum, tempat anak bermain, dan tempat umum. Namun, sanksi yang dijalankan baru ada mengenai peringatan tertulis, belum ada tempat atau kawasan yang melanggar diumumkan ke publik. Padahal banyak sekali tempat yang melanggar KDM tersebut di DKI Jakarta. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta 2011 mencatat pelanggaran terjadi sebesar 30 persen dari total jumlah fasilitas pendidikan, 19 persen fasilitas kesehatan, 67 persen angkutan umum, 53 persen hotel, dan 35 persen mal melanggar KDM.

Rini Septiani, SKM