Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Tantangan Kebijakan Narkoba di Indonesia

Seminar Nasional yang diadakan pada hari Kamis, 30 Mei 2013 di Atmajaya dengan tema Tantangan Kebijakan Narkoba di Indonesia dibuka dengan pengantar dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen (Pol) Anang Iskandar. Beliau menyatakan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia sudah mencapai angka yang besar, yaitu 4 juta orang korban dan mungkin akan meningkat ke depannya karena masalah tersebut belum mampu diselesaikan. Sampai saat ini, BNN dan pihak kepolisian hanya mampu menahan laju peningkatan korban pengguna baru.

Sampai saat ini, dari 4 juta orang korban pengguna narkoba, baru sekitar 18.000 atau 0,47% yang mendapat layanan rehabilitasi. Hal itu yang menurut Kepala BNN sangat disayangkan, karena sebenarnya para korban pengguna narkoba ini bukan pelaku kejahatan, mereka adalah korban dan memiliki hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Di Indonesia sendiri, BNN menitikberatkan kinerjanya pada pencegahan dan rehabilitasi, bukan pada pemberantasan narkoba. Sudah saatnya menanamkan keyakinan prevention better than cure.

Korban pengguna narkoba ini sudah berkembang ke semua tingkatan usia dan profesi, kasus terakhir yang menggegerkan adalah kasus ditangkapnya kepala kekolah SMA Negeri di Tangerang yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang tersebut. Mengapa masih banyak kasus narkoba yang ditemukan, menurut Kepala BNN hal tersebut terjadi karena adanya demand dan supply. Indonesia merupakan pasar utama para bandar narkoba internasional karena peminatnya yang tinggi.

Pada pembicara kedua, Brigjen Arman Depari memaparkan mengenai strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau yang lebih dikenal P4GN. Strategi tersebut adalah (1) Pencegahan; (2) Kerjasama; (3) Terapi dan Rehabilitasi; dan (4) Pemberantasan. Beliau menyatakan bahwa yang menjadi leading sector dalam penanggulangan kasus narkoba di Indonesia adalah BNN, dan Polri lebih menitikberatkan untuk program pemberantasan.

Arman Depari sepakat bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh dipidanakan, termasuk kasus narkoba pada anak dan pengguna narkoba yang terinfeksi IMS dan HIV. Beliau menyatakan bahwa selama ini memang masih jauh banyak hakim yang memvonis pengguna narkoba untuk menjalani hukuman pidana daripada yang memberikan hukuman rehabilitasi. Karena itu, lapas dan rutan mengalami peningkatan jumlah penghuni kasus narkoba.

Pembicara selanjutnya adalah Lamtiur Tampubolon yang memaparkan hasil penelitiannya terhadap akses layanan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba di Jakarta. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa, akses pelayanan rehabilitasi memang sudah tersedia, di Puskesmas dan layanan milik BNN, tetapi akses masih terbatas. Untuk para pengguna narkoba yang berada ditahanan atau lapas, mereka tidak memiliki akses layanan rehabilitasi yang komprehensif, pemahaman mengenai layanan berkesinambungan bagi para pengguna juga masih rendah. Selain itu, faktor SDM di layanan rehabilitasi juga menjadi kendala, satu dokter melakukan layanan juga melakukan administrasi, sehingga waktu layanan tidak maksimal. Angka drop out di layanan juga sangat tinggi yaitu 40%.

Dari temuan tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dari akademisi Unika Atmajaya tersebut adalah bahwa masih terdapat kriminalisasi pengguna narkoba, kurangnya koordinasi sektor terkait mengenai layanan rehabilitasi, belum ada evaluasi program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), belum ada blue print kebijakan napza di Indonesia mau seperti apa, dan masih belum adanya layanan kesehatan napza perempuan.

Pembicara terakhir pada seminar nasional ini adalah Edo Agustian dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) yang menyatakan bahwa kriminalisasi pengguna narkoba masih banyak terjadi. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan saling bertentangan, contohnya PP 99 yang dikeluarkan Ditjen PAS yang memperketat aturan pemberian hak remisi dan asimilasi. Pada kenyataannya masih terdapat diskriminasi terhadap korban pengguna dan pengedar atau bandar. Pengedar atau bandar, bisa mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dari pengguna itu sendiri.

Komentator

Komentator pertama adalah Dr. Diah Setia Utami, SpKJ, MARS dari Ditjen Binkeswa Kemenkes. Beliau mengatakan bahwa rehabilitasi memiliki metode yang tidak sedikit. Di Indonesia digunakan 12-13 metode rehabilitasi. Untuk itu, dalam melakukan rehabilitasi harus diketahui tingkatan penggunaan pecandu.

Untuk masalah layanan rehabilitasi yang masih terbatas, beliau menyebutkan bahwa hal tersebut bukan menjadi alasan untuk membangun layanan rehabilitasi yang baru. Yang harus dilakukan adalah mendorong layanan kesehatan yang sudah ada dengan mengintegrasikannya dengan layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.

Selain itu, beliau juga mempertanyakan apakah Strategi Nasional Penanggulangan Narkoba di Indonesia sudah ada atau belum dan bentuknya seperti apa. Apakah ada tugas yang harus dilakukan oleh sektor Kementerian Kesehatan dan bagaimana koordinasinya.

Komentator kedua dari Ditjen PAS, Wibowo Joko Harjono. Beliau mengatakan bahwa memang benar sampai saat ini, penghuni lapas 40% nya adalah tersangka dengan kasus narkoba. Banyak lapas yang melebihi batas kuota jumlah warga binaan.

Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 Ditjen PAS merupakan aturan untuk memperketat pemberian hak remisi dan asimilasi, melalui PP tersebut yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November, Pemerintah juga memperketat pemberian hak bebas bersyarat bagi Narapidana (Napi) tindak pidana korupsi, Narkoba (termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika), terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

Dari Kementerian Sosial, Kasie Advokasi, Sri mengatakan bahwa pusat-pusat rehabilitasi berbasis masyarakat perlu dibangun. Selama ini Kemensos sudah memberikan support kepada pusat rehabilitasi berbasis masyarakat yang sebagian memang milik pemerintah. Selain itu, belum ada jaminan perlindungan bagi petugas IPWL juga menjadi salah satu kendala dari program IPWL yang sudah berakhir pada 2012 kemarin.

Tanya jawab

Pada sesi ini, dibuka 3 kesempatan penanya. Salah satunya adalah dari Lingkar Ganja yang pro terhadap legalisasi ganja di Indonesia. Perwakilan dari Lingkar Ganja menyatakan bahwa masih banyak tindakan diskriminasi dan penyelewengan yang dilakukan aparat hukum terhadap para korban napza yang tertangkap. Permasalahan tersebut kemudian ditanggapi oleh Arman Depari yang menyatakan bahwa, penyidik yang ada di kepolisian sudah dilengkapi dengan prosedur yang ketat dalam melakukan penanganan terhadap kasus narkoba. Apabila ada kejadian penyelewengan, penyidik dapat diberikan sanksi. Untuk kasus legalisasi ganja, belum bisa dilakukan di Indonesia karena melihat faktor budaya dan masyarakatnya yang belum mampu untuk menjalankan kebijakan tersebut secara bertanggung  jawab apabila benar disahkan.

Penanya yang kedua, Anthony dari perwakilan masyarakat mempertanyakan mengenai prosedur pemusnahan barang bukti narkoba. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Arman Depari yang menyatakan bahwa barang bukti dimusnahkan seminggu setelah penangkapan. Memang selama ini, pemusnahan yang diekspos di media adalah pemusnahan barang bukti dalam jumlah besar saja.

Penanya terakhir memberikan pernyataan dan masukan terhadap data pengguna narkoba yang ada di Indonesia dan perlu adanya koordinasi lintas sektor yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia ini.