Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Strategi Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Dicatat

Pada hari Rabu, 26 Desember 2012 di Jakarta, Kementerian Agama RI dan Alimat mengadakan seminar mengenai Strategi Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Dicatat. Kasus perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat banyak menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya, dalam hal ini khususnya pada perempuan. Batasan umur minimal menikah yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak selaras dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Perkawinan, batasan minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan pada UU Perlindungan Anak, usia menikah adalah 18 tahun, baik perempuan ataupun laki-laki, hal ini menyebabkan celah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Menurut Prof. Dr. Machasin, MA Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, undang-undang negara mempunyai modal besar untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, tetapi hal tersebut dirasakan belum cukup. Indonesia saat ini memiliki 2 aturan, yaitu yang berada pada otoritas negara dan otoritas agama, yang mungkin keduanya bisa bertentangan dan berbenturan. Walau begitu mencatatkan perkawinan bukanlah hal yang bertentangan dengan agama, bahkan justru dianjurkan untuk dilakukan. Negara berwenang untuk memilih hukum dan menetapkan undang-undang yang bermakna agama. Misalnya untuk kasus poligami, negara bisa membolehkan dilakukan tetapi kalau dinilai lebih banyak mudharatnya jika dilakukan, negara bisa mengambil keputusan atau menetapkan aturan mengenai poligami. Namun begitu, dukungan dan gerakan sosial dari LSM atau penggerak masyarakat lainnya juga diperlukan.

Kementerian Agama telah melakukan riset mengenai pelaksanaan UU perkawinan no. 1 tahun 1974 terkait dengan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di 8 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Indramayu, kabupaten Cianjur, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Mataram, Kota Malang dan Kabupaten Bangkalan.

Dari hasil riset tersebut, secara umum perkawinan di bawah umur dan tidak dicatat banyak terjadi pada daerah riset, namun sangat sulit untuk mendapatkan angka pastinya karena Kementerian Agama tidak memiliki jaringan ke bawah untuk melakukan pencatatan, sehingga kesulitan dalam pengumpulan datanya. Dari hasil riset tersebut pula tercatat data pelaku perkawinan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama di daerahnya. Indramayu, dari 2010- Juni 2012 sebanyak 825 kasus, Malang, dari 2010 – Oktober 2012 sebanyak 474 kasus, NTB, dari 2007 – 2011 terdapat 44 kasus, Yogyakarta, tahun 2012 terdapat 26 kasus, Brebes, 2006 – 2011 2 kasus.

Faktor penyebab masih dilakukannya perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat di wilayah riset adalah ajaran agama, budaya, ekonomi, hukum, ketidaktahuan atau ketidaksadaran hukum dan undang-undang, terbatasnya pendidikan, dekadensi moral, sosial (menjaga kehormatan, meningkatkan status sosial, sebagian lain tidak terlalu ambil pusing mengenai dokumen perkawinan), dan tidak ketatnya administrasi persyaratan nikah sehingga mudah untuk memanipulasi data.

Andy Yentriyani, MA dari Komnas Perempuan menyatakan tahun 2009 diperkirakan ada 700.000 anak yang dinikahkan dengan berbagai alasan. Perkawinan di bawah umur terjadi karena tradisi, persepsi orang tua, kekhawatiran orang tua kepada anak untuk melakukan seks pra nikah menjelang remaja. Tahun-tahun belakangan kekhawatiran mengenai seks pra nikah pada anak meningkat, pendidikan seksual selalu dicegat karena dianggap mengajarkan kepada anak untuk melakukan seks pra nikah, padahal tujuan dilakukan pendidikan seksual bukanlah untuk mengajarkan seks pada anak. Untuk beberapa orang perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat dijadikan kesengajaan atau modus kejahatan perkawinan dan kesengajaan atau modus korupsi administrasi dan orang-orang yang ingin mencatatkan perkawinannya dipersulit prosesnya atau bahkan ditolak dan tidak diakui oleh negara. Ketika pencatatan perkawinan dibiarkan tidak dilakukan, maka pelakunya akan kehilangan hak-hak yang dicatatkan di dalam konstitusi seperti hidup layak, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan , pendidikan dan kesehatan.

Dr. Nur Rofiah, Bi. Uzm, dari Alimat memaparkan persoalan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat melalui perspektif Islam. Syarat calon mempelai dalam Islam salah satunya adalah baliqh yang diukur dari sudah atau belumnya anak mengalami menstruasi dan mimpi basah. Tidak ada ukuran psikologis dan sosial dalam batasannya, pengecualian terjadi jika ada persetujuan dari wali makan anak yang belum menstruasi dan mimpi basah bisa dinikahi, atau anak sudah bisa mengelola keuangan dan urusannya sendiri.

Menurutnya, perkawinan di bawah umur, masih terdapat perdebatan dalam hukum Fiqh Islam. Ada yang membolehkan dilakukan untuk laki-laki atau perempuan, ada yang bilang hanya boleh dilakukan untuk perempuan karena dalil yang ada hanya untuk perempuan dan analogi anak laki-laki kecil dengan perempuan kecil tidak boleh, adapula yang melarang bagi laki-laki maupun perempuan, dan perkawinan tersebut akan batal dan tidak memiliki pengaruh hukum sama sekali.

Menurut Nur Rofiah, ada dua alasan anak dinikahkan oleh orang tuanya, yaitu karena sudah terlanjur melakukan zina, dan ada ketakutan orang tua bahwa anak akan melakukan zina ketika sudah mulai menstruasi. Terkait dengan alasan tersebut, karena hukum perbuatan zina lebih berat, maka orang tua akan menghindarinya dengan menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak tersebut. Menurutnya, strategi yang bisa dilakukan dalam menangani masalah perkawinan anak dan tidak dicatat adalah dengan memperbanyak ulama perempuan, karena dalam konteks perkawinan ini laki-laki bukan sebagai penerima dampak. Selain itu, fatwa tentang perempuan bisa diputuskan oleh perempuan bukan laki-laki, karena selama ini pengambil keputusan masih ada pada laki-laki.

Dampak dari perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat adalah terjadinya pelanggaran undang-undang (UU Perkawinan dan Perlindungan Anak), pelaku perwakinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, kesehatan reproduksinya yang belum matang bisa menyebabkan persoalan kesehatan yang lebih besar, terputusnya pendidikan, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban masing-masing. Dampak perkawinan tidak tercatat bagi perempuan adalah secara hukum tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga bisa tidak mendapatkan hak waris apabila suami meninggal dunia karena tidak memiliki bukti perkawinan, tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Bagi anak, dampaknya bisa dianggap sebagai anak yang tidak sah dan sulit mendapatkan akte kelahiran. Bagi suami, sering menimbulkan persoalan mengenai pembagian harta dan keadilan ekonomi.

Menurut Asnifriyanti Damanik, SH dari LBH APIK menyatakan dampak perkawinan di bawah umur adalah perkawinan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak atau undang-undang perkawinan. Akibatnya, pelaku perkawinan akan menjalani proses pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan di pengadilan yang memakan biaya dan waktu, status perkawinannya akan kembali seperti sebelum menikah, dalam hal ini semua hak dan kewajibannya menghilang. Selain itu, pelaku perkawinan rentan menjadi korban dan pelaku KDRT dan perceraian, tidak mendapatkan perlindungan hukum jika menjadi korban KDRT, menghadapi gugatan hukum ketika ketahuan menggunakan dokumen palsu. Banyak kasus pelaku perkawinan di bawah umur yang menjadi pelaku KDRT dan menjadi korbannya. Contohnya seorang ibu muda yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, akibat suami yang melakukan pemukulan kepada istrinya.

Respon orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, ada yang mendukung ada yang tidak menganggap hal tersebut adalah masalah, ada pula yang kecewa karena berharap anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi dan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Menikah menjadi strategi orang tua untuk mengatasi perekonomian keluarga, karena dengan menikah, anak sudah tidak menjadi tanggungan orang tua. Respon KUA sebagai administrasi pencatatan apabila ada kasus perkawinan di bawah ini adalah menolak pendaftaran perkawinan yang masih di bawah umur. Tetapi dengan penolakan ini, pelaku dan orang tua akan lari ke tokoh agama, dimana ketika menikah hanya di depan tokoh agama, perkawinan menjadi tidak tercatat oleh negara dan tidak memiliki ikatan hukum.

Strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat adalah dengan melakukan sosialisasi UU Perkawinan yang diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Anak, menerangkan risiko perkawinan di bawah umur, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di KUA atau catatan sipil. penekanan pencatatan perkawinan melalui isbat nikah kalau syarat-syarat terpenuhi, mengembangkan penelitian terkait perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat untuk saudara-saudara kita yang adalah komunitas agama leluhur nusantara atau perkawinan adat, dan pentingnya untuk melakukan revisi UU Perkawinan.