Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Benang Merah Kesepakatan-kesepakatan Internasional dengan Kerja-kerja Advokasi dan Pemberian Informasi Hak Kesehatan Seksual dan

Disampaikan oleh Prof. Dr. Saparinah Sadli pada Pelatihan Forum Seksualitas Indonesia di Solo, Jawa Tengah (10/09/2012).

Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Developmen – ICPD) yang diselenggarakan di Kairo, Mesir tahun 1994, merupakan tonggak perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan dunia. Sebelum ICPD tahun 1994, pendekatan yang berlaku untuk untuk pembangunan yang berkelanjutan adalah pengendalian populasi dengan keluarga berencana. Akibatnya, di banyak negara jutaan perempuan harus merelakan tubuhnya secara terpaksa dipasangi metode kontrasepsi tanpa mengetahui informasi yang komprehensif tentang efek samping dari bergam metode yang ada dan informasi lain terkait hak dan kesehatan reproduksi.

Sebanyak 179 negara anggota PBB menyetujui resolusi yang kemudian disebut sebagai Programme for Action (PoA) yang mengubah paradigma kependudukan dan pembangunan. Perubahan paradigma yang dihasilkan oleh ICPD antara lain: penyediaan layanan keluarga berencana yang lebih luas dan komprehensif yang memberikan hak kepada perempuan untuk memilih; keterkaitan antara hak dan kesehatan reproduksi dengan kebijakan untuk memberdayakan perempuan, memperkuat peran keluarga, stabilitas pertumbuhan penduduk dan eradikasi kemiskinan; meningkatkan kesetaraan kesempatan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; fokus khusus terhadap kebutuhan perempuan, pelibatan laki-laki sebagai pasangan yang setara dan berbagi tanggung jawab sebagai orang tua; perubahan ke pendekatan hak asasi manusia; perubahan dari fokus pada tingkat makro kependudukan ke tingkat mikro yakni pada peningkatan kesejahteraan individu.

Apa yang terjadi di Kairo ini merupakan kelanjutan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination Discrimination against Women - CEDAW) yang sudah disepakati dan diratifikasi oleh Indonesia. Jika negara sudah meratifikasi konvensi maka kewajiban negara adalah mengesahkan dengan undang-undang sehingga undang-undang Indonesia bagian dari undang-undang internasional. CEDAW menekankan pentingnya mengangkat hak perempuan yang diperkuat oleh Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan UU HAM No. 39 tahun 1999. Namun demikian, HAM berlaku untuk semua manusia dan gender neutral. Dan karena nilai budaya menyebabkan perempuan tidak sama dengan laki-laki maka disusunlah CEDAW oleh gerakan perempuan. Sumbangan khusus dari CEDAW adalah definisi diskriminasi terhadap perempuan yakni menyisihkan, membedakan atau meminggirkan perempuan.

Lebih lanjut lagi, satu tahun setelah ICPD, di Beijing, Cina berlangsung Konferensi Dunia tentang Perempuan Ke-4. Pada konferensi ini dihasilkan Beijing platform for action (BPFA) yang kembali menekankan pentingnya penggunaan ICPD PoA dalam agenda pembangunan dan kependudukan dunia.

Kita membicarakan sesuatu yang akan membantu kita sebagai advokat atau pendidik sebaya, yakni bahwa ada kesepakatan internasional yang secara hukum dan atau moral mengikat. Misalnya ICPD PoA dan Beijing PFA hanya ikatan moral karena tidak diratifikasi. Berbeda dengan CEDAW yang diratifikasi dan mejadi acuan untuk menegakkan hak-hak perempuan. Jadi pengetahuan ini meberikan bekal bagi kita bahwa apa yang kita lakukan merupakan bagian dari gerakan global. Meyakinkan kita bahwa kita perlu menegakkan hak kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan seksualitas karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan internasional.

Kaitannya bahwa ada permasalahan di Indonesia tentang penegakan hak kesehatan seksual dan reproduksi terkait dengan tiga konferensi tersebut (CEDAW, ICPD, Fourth World Conference on Women). Selain itu, kesepakatan internasional juga di dukung dengan undang-undang untuk penegakan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan di Indonesia.