Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Bagaimana Melaporkan Pelanggaran HAM ke Internasional?

Menurut penjelasan Khoirul Anam (Koordinator Human Rights Working Group) yang disampaikan pada Pelatihan Forum Seksualitas Indonesia di Solo, Jawa Tengah (10/09/2012), di tingkat internasional terdapat mekanisme pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mekanisme ini bertujuan untuk memonitor penegakan HAM yang termaktub pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) di negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, maupun kovenan dan konvensi PBB.
Secara garis besar, mekanisme ini dibedakan berdasarkan charter dan treaty. Charter adalah DUHAM, sedangkan treaty mencakup beragam kovenan dan kovensi seperti Kovenan Hak Sipil Politik (Sipol), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ecosob), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), dan lainnya.

Badan yang bekerja atas mandat charter, yakni mengawasi pelaksanaan DUHAM, adalah Dewan HAM dan beberapa pelapor khusus.

Dewan HAM
Sampai saat ini sebanyak 47 negara menjadi anggota Dewan HAM, termasuk Indonesia. Dewan HAM melakukan sidang minimal tiga kali dalam satu tahun, yakni sekitar bulan April-Mei, Juni-Juli, dan September-November. Dengan melakukan tiga kali sidang selama satu tahun, diharapkan dapat membahas semua kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Sejak tahun 2007 PBB telah memfasilitasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyaksikan secara lagsung sidang Dewan HAM melalui web cast PBB. Selain itu, masyarakat sipil juga bisa terlibat dalam sidang dewan HAM dengan cara mengirimkan pernyataan tertulis (maksimal 2.000 kata) atau hadir langsung memberikan pernytaan lisan (empat menit). Namun demikian, pernyataan tertulis ataupun lisan harus dikirimkan atas nama lembaga yang mempunyai status konsultasi di PBB. Jadi jika organisasi Anda tidak memiliki status ini, maka bisa menghubungi lembaga seperti INFIT atau Kowani di Indonesia atau lembaga internasional yang mempunyai status konsultatif di PBB.

Selain itu, terdapat mekanisme Universal Periodic Review (UPR) yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi HAM di semua negara anggota PBB, tidak hanya terbatas pada negara anggota Dewan HAM, setiap empat tahun sekali. Masyarakat sipil bisa terlibat dalam mekanisme ini dengan membuat laporan alternatif (shadow report) yang dikirimkan ke sekretariat UPR. Setiap negara akan mendapatkan rekomendasi dari hasil evaluasi ini, namun negara tersebut berhak menerima, menolak, ataupun menunda rekomendasi tersebut. Misalnya pada UPR lalu, sebanyak 77 negara memberikan rekomendasi kepada Indonesia dan menghasilkan lebih dari seratus rekomendasi. Namun saat itu pemerintah memutuskan untuk tidak mengadopsi 39 rekomendasi dengan alasan akan didiskusikan terlebih dahulu.

Pelapor khusus
Jumlah pelapor khusus ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dunia. Saat ini terdapat 36 pelapor khusus berdasarkan tema dan 12 pelapor khusus berdasarkan negara. Namun demikian, tidak semua pelapor khusus ini bisa menerima komplain individual. Mekanisme komplain individual ini sengaja dibuat oleh PBB untuk memfasilitasi perkembangan monitoring dan evaluasi penegakan HAM. Jadi seseorang dapat langsung melaporkan kasus pelanggaran HAM ke PBB melalui e-mail atau fax dengan format tertentu. Untuk bisa mengetahui rincian pelapor khusus bisa kunjungi website: www.ohchr.org.
Jika telah mendapat laporan yang akurat, maka pelapor khusus akan melakukan komunikasi dengan negara dimana kasus pelanggaran HAM terjadi, bahkan datang ke negara tersebut jika diundang. Dalam komunikasi tersebut, pelapor khusus akan mengirimkan surat kepada perwakilan tetap negara di Genewa yang kemudian dilanjutkan ke ibu kota negara sampai ke lokasi kasus. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi dan rekomendasi untuk negara. Selain itu, pada setiap sidang Dewan HAM pelapor khusus akan memberikan laporan kasus-kasus yang diterima dan menyebut negara-negara dimana kasus tersebut terjadi. Hal ini disebut juga sebagai “naming and shaming”.

Agar dapat diterima maka surat yang ditujukan ke pelapor khusus harus memenuhi kriteria berikut: tidak mengandung bahasa menyerang, tidak dilatari motivasi politik, serta menggambarkan fakta-fakta peristiwa, rinci yang relevan, jelas dan ringkas. Sedangkan agar dapat ditindaklanjuti maka surat tersebut harus memenuhi kriteria berikut: identifikasi korban, identifikasi aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran, identifikasi orang atau organisasi yang melakukan komunikasi, tanggal dan tempat terjadinya peristiwa, serta gambaran terperinci mengenai peristiwa.

Komite-komite
Badan yang bekerja atas mandat treaty bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi atau kovenan PBB di negara-negara yang meratifikasi konvenan atau kovensi tertentu. Badan ini meliputi komite-komite khusus yang memiliki nama yang sama dengan konvensi atau kovenan tersebut, kecuali Konvenan Hak Sipil dan Politik.
Komite-komite ini berwenang untuk (1) menerima laporan pelaksanaan konvensi dari negara, (2) menerima pengaduan individual terkait pelanggaran kovenan atau kovensinya baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil melalui laporan alternatif, (3) mengeluarkan general comment/general reccommendation atau tafsiran pasal-pasal dalam konvensi, (4) melakukan komunikasi dengan negara pihak baik untuk laporan dan pengaduan individu, serta (5) menilai, memberi kesimpulan dan rekomendasi atas laporan pelaksanaan oleh negara pihak pihak atau biasanya dikenal dengan “concluding observation”.

Memang banyak mekanisme yang bisa digunakan oleh masayarakat sipil untuk memantau atau melaporkan pelanggaran HAM ke PBB. Namun ada beberapa persyaratan yang berlaku untuk semua mekanisme ini, terutama yang disebut dengan exhausted domestic remedy atau kasus tersebut sudah menempuh seluruh penanganan hukum negara. Namun jika dirasa bahwa untuk memenuhi syarat ini akan memakan waktu yang lama atau bahkan tidak mungkin selesai, maka kita dapat memberikan penjelasan bahwa tidak ada niat dan atau kemampuan negara untuk menyelesaikan kasus.