Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Memadukan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Pelayanan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Oleh: dr. Siti Nurul Qomariyah

Meningkatnya angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia telah ditanggapi oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dengan berbagai macam program maupun kegiatan.  Berbagai informasi untuk masyarakat baik mengenai PMS secara umum maupun mengenai HIV/AIDS telah disebarkan melalui media cetak, televisi, radio dan sebagainya. Hal ini tentunya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai PMS dan HIV/AIDS yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kebutuhan masyarakat atas tersedianya sarana pelayanan yang memadai untuk penanganan masalah PMS dan HIV/AIDS.

Bagaimanakah keadaan pelayanan kesehatan kita? Sudahkah tersedia pelayanan PMS/HIV/AIDS yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat? Siapkah mereka (baik swasta maupun pemerintah) menjawab tantangan yang timbul dari masyarakat tersebut? Mampukah petugas kesehatan kita menangani kasus-kasus PMS dengan benar?

Selama ini pelayanan untuk PMS di Indonesia, umumnya hanya tersedia di poliklinik penyakit kulit dan kelamin di rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah. Itupun umumnya hanya didatangi oleh pasien laki-laki yang telah merasakan gejala PMS tertentu (kencing nanah, misalnya). Bagaimana dengan ibu-ibu, istri dari laki-laki tersebut yang mungkin juga menderita PMS namun tidak mempunyai gejala yang jelas dan anak-anaknya yang mungkin juga tertular? Di mana mereka berobat? Bagaimana cara menjangkau mereka?

Berdasarkan laporan bulanan Departemen Kesehatan (Depkes), sampai bulan Juli 1999, dari 918 kasus HIV/AIDS di Indonesia didapatkan 36,1-nya adalah perempuan (Depkes-Ditjen P2MPLP, Agustus 1999). Angka kejadian beberapa macam PMS pada kaum perempuan juga cukup tinggi. Studi di Kalimantan Selatan terhadap klien kebidanan dan kandungan mendapatkan angka prevalensi gonore 4,3% dan klamidia 7,7% (Cohen dan Zazri, 1997).

Sebelum meningkat ke upaya penanganan HIV/AIDS, upaya untuk menangani PMS secara umum perlu diperhatikan, terutama untuk ibu-ibu yang selama ini tidak punya akses ke pelayanan kesehatan untuk PMS karena adanya stigma tertentu yang membuat ibu-ibu segan mendatangi klinik penyakit kulit dan kelamin. Beberapa PMS tertentu (gonore dan klamidia) tidak menunjukkan gejala yang jelas jika terjadi pada kaum perempuan (asimptomatis) sehingga lebih sulit untuk dideteksi. Selain itu, akibat yang bisa ditimbulkan oleh adanya PMS pada kaum perempuan cukup berat, misalnya: penyakit radang panggul, kemandulan, dan jika ibu hamil bisa menular kepada bayi yang dilahirkannya (Fortney, 1995:6). Ditambah lagi, kaum perempuan lebih mudah tertular PMS dari pada kaum pria (Fox et al., 1996).

Berbagai studi untuk mendapatkan angka kejadian PMS telah banyak dilakukan dan berbagai angka kejadian PMS yang bervariasi juga telah didapatkan. Yang belum banyak dilakukan adalah upaya untuk menyediakan tempat pelayanan skrining PMS yang tidak hanya menjangkau kaum laki-laki tetapi juga (dan yang terutama) kaum perempuan.

Jika kita ingin menjangkau kaum ibu untuk melakukan skrining PMS dan HIV/AIDS, tempat-tempat pelayanan KB yang telah ada selama ini merupakan tempat yang perlu dipertimbangkan. Semua kecamatan di Indonesia telah memiliki Puskesmas, yang bera8rti di semua kecamatan di Indonesia telah tersedia pelayanan KB.

Selama ini fasilitas pelayanan KB di Indonesia hanya memberikan pelayanan KB saja, padahal ada banyak kesempatan bagi petugas kesehatan di fasilitas tersebut untuk melakukan skrining PMS. Misalnya dari keluhan keputihan yang diajukan klien, petugas dapat mengajukan berbagai pertanyaan untuk menemukan kemungkinan adanya PMS, atau memberikan penyuluhan mengenai PMS. Petugas kesehatan biasanya menganggap masalah keputihan sebagai keadaan normal. Sebuah studi mengenai pandangan perempuan tentang Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) di Jakarta menyebutkan adanya keluhan bahwa jika mereka menanyakan mengenai keputihan yang dialaminya, petugas biasanya menjawab "tidak apa-apa" (Hull et. al., 1996).

Sebuah studi di Jakarta Utara, baru-baru ini mencoba memadukan pelayanan skrining PMS dalam pelayanan KB (Iskandar et al, 1998). Studi yang dilakukan di dua poliklinik KB ini (satu di puskesmas dan satu di rumah sakit) mendapatkan angka kejadian PMS (N=486) yang cukup tinggi (14,4%). Hal ini perlu mendapat perhatian serius jika diingat bahwa ibu-ibu ini adalah ibu rumah tangga biasa. Temuan awal studi ini juga mendapatkan bahwa kemampuan petugas kesehatan dalam menatalaksana PMS (mendeteksi, membuat diagnosis, memberikan pengobatan, rujukan pasangan hingga konseling) masih perlu ditingkatkan. Demikian pula dalam perilaku kontrol infeksi. Secara umum studi ini menyimpulkan bahwa upaya untuk memadukan pelayanan KB dengan skrining PMS mungkin dilakukan, namun diperlukan waktu yang cukup untuk mewujudkannya terutama untuk merubah perilaku petugas kesehatan.

Hasil studi ini perlu ditindaklanjuti dengan usaha untuk mewujudkan penerapannya, dan yang pertama harus diupayakan adalah adanya kebijakan dari pemerintah (Depkes) untuk memadukan kedua pelayanan ini. Sebelumnya, tentunya diperlukan perhitungan yang lebih cermat lagi, mengenai biaya misalnya. Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan kampanye/pemasyarakatan program ini pada masyarakat luas sehingga mereka tahu adanya sarana pelayanan kesehatan ini.

 

Daftar Pustaka

Cohen, S. & A. Zazri. "RTI/STD Among Women of Reproductive Age Attending Outpatient Clinic in Three Hospitals in South Kalimantan, Indonesia." Laporan Penelitian dipresentasikan dalam Seminar Improved Reproductive Health (RH): International Shared Experienced, Bogor-Jawa Barat, 4-5 December 1997.

Depkes RI-Ditjen P2MPLP. Laporan Bulanan HIV/AIDS sampai dengan Akhir Bulan Juni 1999. Jakarta: Depkes RI, Ditjen P2MPLP, Juni 1999.

Fortney, Judith. "Reproductive Morbidity: A Conceptual Framework". Family Health International Working Papers No. WP95-02, September 1995.

Fox, Laurie J., N. E. Williamson, W. cates, and G. Dallabeta. "Improving RH: Integrating STD and Contraceptive Services." Dalam JAMWA 1995;50 (3&4): 129-135.

Hull, Valerie, Ninuk W. dan T. Fetters. "No Problem: RTI in Indonesia." Dalam P. Rice dan L. Masterson (eds). Maternity and RH in Asian Societies. Australia: Gordon and Breach Science Publisher (Herwood Academic Publisher), 1996

Iskandar, Meiwita Budiharsana., J. Patten, S. N. Qomariyah, et. al., Improved RH and STD Services for Women Presenting to FP Services in North Jakarta. Jakarta: Population Council, 1998.