Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

BBM dan Perempuan

Oleh: Indraswari

sumber: Harian Kompas, Sabtu, 08 Oktober 2005

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dirasakan banyak pihak, termasuk perempuan. Kenaikan ini berakibat pada semakin bertambah beratnya beban domestik mereka. Khusus bagi perempuan dari keluarga miskin, kenaikan harga tersebut berdampak pada semakin beratnya beban psikologis mengelola keuangan keluarga dan bertambah panjangnya jam kerja domestik mereka.

Ada banyak cara yang ditempuh perempuan guna menyiasati menipisnya keuangan keluarga akibat kenaikan harga bahan bakar mintak (BBM) yang biasanya diikuti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pengurangan pengeluaran di pos-pos strategis seperti pendidikan, kesehatan, termasuk pengurangan kuantitas dan kualitas pangan keluarga adalah salah satu cara menyiasati keterbatasan keuangan. Fenomena gizi buruk dan busung lapar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia terkait dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok termasuk pangan.

Berutang adalah strategi lain yang banyak dilakukan rumah tangga miskin guna menutup kekurangan penghasilan. Dalam sebuah penelitian tentang rumah tangga miskin di perkotaan, penulis menemukan bahwa perempuan, terutama ibu rumah tangga, adalah pihak yang paling aktif berutang dengan memanfaatkan jaringan sosial di sekitar tempat tinggal mereka.

Mengapa? Karena perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga berada di posisi terdepan yang merasakan dampak langsung menipisnya anggaran rumah tangga karena kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Meskipun nilai sosial budaya menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, dalam praktik istri adalah pihak yang sering kali berada dalam posisi terjepit karena mereka berhadapan langsung dengan anak dan anggota keluarga lain yang tetap harus dipenuhi kebutuhannya terlepas dari apa pun kondisi keuangan keluarga.

Kelangkaan BBM berdampak pada bertambahnya beban kerja domestik perempuan. Dalam beberapa minggu terakhir, berbagai liputan media cetak dan elektronik menampilkan banyaknya perempuan yang antre mendapatkan minyak tanah. Antre berjam-jam guna mendapatkan beberapa liter minyak tanah yang biasanya dengan mudah didapatkan di warung di sekitar tempat tinggal telah memperpanjang jam kerja domestik perempuan.

Tanpa harus antre pun, perempuan dapat menghabiskan 10 jam kerja sehari atau lebih untuk menangani semua pekerjaan rutin rumah tangga. Tidak dapat dimungkiri antre tersebut terkait erat dengan tanggung jawab domestik yang sering kali dilekatkan kepada perempuan.

Kultur partriarkis masih menempatkan ibu di wilayah domestik dengan tanggung jawab meliputi tiga hal: makanan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Dalam hal ini ibu pula yang dituntut bertanggung jawab atas ketersediaan bahan bakar guna menunjang aktivitas domestik mereka mengolah pangan keluarga.

Nilai budaya Indonesia juga menuntut ibu sebagai pihak yang mengatur keuangan keluarga, utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Publik vs domestik

Kenaikan harga dan kelangkaan BBM sering kali dipandang hanya sebagai isu publik semata. Kebijakan kenaikan harga BBM diartikan sebatas kebijakan untuk menanggulangi defisit anggaran dengan cara mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBM.

Ternyata isu yang sepintas adalah isu publik, berpengaruh besar pada sektor domestik. Perempuan, yang diserahi tanggung jawab terbesar untuk mengelola urusan domestik, adalah pihak yang terkena dampak langsung berupa bertambah beratnya beban psikologis dan bertambah panjangnya jam kerja mereka akibat kenaikan harga dan kelangkaan BBM.

Pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM atau bantuan tunai langsung sebesar Rp 100.000 per bulan per keluarga miskin juga tidak menempatkan perempuan sebagai penerima langsung bantuan meskipun mereka berperan sentral dalam pengelolaan keuangan keluarga. Meskipun tidak ada penjelasan resmi siapa anggota keluarga yang berhak menerima langsung dana kompensasi BBM yang disalurkan via PT Pos Indonesia, namun dengan mempertimbangkan sistem administrasi pencatatan keluarga di Indonesia yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, dapat dipastikan laki-laki kepala keluarga (miskin) adalah pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap dana tersebut, ketimbang perempuan.

Ketiadaan sensitivitas jender para pembuat kebijakan telah melahirkan kebijakan yang juga tidak sensitif jender. Penulis sependapat dengan Tamrin Amal Tomagola yang menyatakan kebijakan tersebut menyebabkan, Dalam jangka panjang, para istri/perempuan sama sekali tidak diberdayakan seperti diinginkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, yang terjadi justru pelangsungan ketergantungan istri kepada suami sebagai kepala keluarga (Kompas, 29 September 2005).

Bantuan tunai langsung diberikan kepada kepala keluarga dengan asumsi semua anggota keluarga memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya keluarga. Padahal banyak kajian, antara lain Ester Boserup dalam Women’s Role in Economic Development dan Amartya Sen dalam Development as Freedom, menyatakan dalam unit rumah tangga perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang berbeda terhadap sumber daya keluarga.

Kita tidak bisa pula berasumsi trickle down effect bahwasanya dana kompensasi BBM yang diberikan kepada kepala keluarga (laki-laki) dapat dipastikan akan membawa manfaat sama terhadap seluruh anggota keluarga, laki-laki dan perempuan, karena perbedaan akses dan kontrol tersebut.

Sehubungan dengan pernyataan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati: Uang itu [bantuan tunai langsung] benar-benar dimaksudkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, terutama minyak tanah (Kompas, 17 September 2005), akan lebih baik jika dana tersebut diberikan langsung kepada perempuan pengelola rumah tangga.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa program bantuan keuangan, termasuk kredit mikro, yang diberikan langsung kepada perempuan berdampak positif langsung terhadap anggota keluarga, terutama terkait dengan perbaikan status gizi anak, kesehatan, dan kelanjutan pendidikan anak.

Kenaikan harga dan kelangkaan BBM hanyalah salah satu contoh keterkaitan erat antara ranah publik dan domestik. Selain BBM, berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, semuanya terkait dengan sektor domestik di mana perempuan memegang peran kunci.

Menjadi tidak relevan untuk secara kaku mempertahankan dikotomi publik vs domestik yang diidentikkan dengan laki-laki vs perempuan, karena sesungguhnya tidak ada batas tegas di antara keduanya.

Indraswari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung