Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Jalan Panjang Menuju Kesetaraan

Politik kekerasan yang dilakukan oleh banyak pihak atas nama kebenaran agama, memenuhi lembar-lembar berita di surat kabar dan jam tayang utama di layar kaca. Padahal persoalan lain di Indonesia masih membutuhkan lebih banyak perhatian.

Dr Meiwita Budiharsana dari The Ford Foundation Jakarta memaparkan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia saat ini masih 309 per 100.000 kelahiran hidup, 1,4 kali Filipina, 2,4 kali Vietnam, dua kali Thailand, lima kali Malaysia, dan 39 kali Singapura. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk saat ini adalah 11 per 100.000, rasio bidan 19 per 100.000 (data tahun 2003).

Saat ini 66 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah dua dollar AS per hari dan biaya kesehatan per kapita setiap tahun hanya 18 dollar AS. AIDS merupakan ancaman serius, karena meskipun semua informasi telah dibuka, masih banyak yang memahaminya sebagai dosa.

Meiwita memaparkan peraturan dan undang-undang yang memberikan dukungan pada hak-hak individu untuk memilih, tetapi pada saat yang sama juga terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang menolaknya.

Dr Musdah Mulia yang membuat Counter Legal Draft terhadap Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya memasukkan prinsip-prinsip Islam yang universal, seperti isu kesetaraan, keadilan jender, pluralisme, hak-hak asasi individu, hukum waris, dan demokrasi, ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hukum Islam, sebagaimana sistem hukum lainnya, merupakan reaksi terhadap praktik-praktik sosial dan pengalaman manusia, ujar Dr Ziba Mir-Hosseini. Keduanya mempunyai potensi untuk membuat mekanisme hukum terkait dengan kebutuhan perempuan akan kesetaraan.

Jangan lupa, teori hukum mengikuti praktik. Kalau realitas sosial berubah, sering kali tekanan sosial akan berdampak pada perubahan hukum, lanjut ahli hukum keluarga asal Iran yang sekarang mengajar di School of African Studies (SOAS) Universitas London, Inggris.

Menurut Ziba, ilmu mengenai hukum akidah (fikih) masih dimonopoli oleh laki-laki yang pengetahuannya mengenai perempuan didapat dari teks, semuanya ditulis laki-laki, dan dikonstruksikan dengan logika juristik, merefleksikan realitas sosial dari zaman yang berbeda dan berbagai kepentingan yang berbeda.

Diskriminasi

Monopoli tersebut, kata Ziba, harus dipatahkan. Itu hanya bisa dilakukan kalau perempuan Muslim ikut serta dalam memproduksi pengetahuan agama; ketika mereka secara berani bertanya dan mengemukakan hal-hal baru.

Ada titik temu teoretis antara semangat egalitarian Islam dan pertanyaan feminis mengenai keadilan di dunia yang adil, sambung Ziba. Inilah, yang menurut Ziba, menyebabkan feminis Muslim tidak diam menghadapi pandangan-pandangan konvensional dan kepentingan-kepentingan tersembunyi di mana pun, mulai dari Presiden Amerika sampai Raja Saudi.

Perempuan di Malaysia, seperti dipaparkan Dr Siti Mariah Mahmud dari Dewan Muslimat Partai Islam Malaysia (PAS), masih menghadapi diskriminasi, khususnya di bidang politik, meskipun di atas kertas tak ada peraturan yang melarang partisipasi perempuan dalam politik.

Negeri itu memiliki menteri perempuan sejak kemerdekaan negeri itu. Perempuan Malaysia berpartisipasi secara aktif dalam politik. Namun, dalam kenyataannya, perempuan yang duduk di tingkat pengambilan keputusan hanya 10 persen, meskipun 50 persen anggota partai adalah perempuan. Mereka juga aktif berkampanye untuk partai.

Menurut Mariah, PAS juga dikritik karena melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dulu, PAS menempatkan kandidat perempuan dalam pemilihan umum. Namun selama dua dekade terakhir ini dilakukan pembekuan kandidat perempuan dalam pemilu. Lebih karena alasan politik, bukan agama, ujarnya.

Akan tetapi, kemudian publik termasuk anggota PAS membuat keputusan sendiri yang mengharamkan perempuan sebagai kandidat politik dan menyatakan perempuan tak bisa menjadi pemimpin, kecuali memimpin perempuan.

Tantangan

Menghadapi tantangan ini, lembaga ahlinya mengulangi pernyataan bahwa perempuan dapat menjadi wakil masyarakat. PAS menindaklanjutinya dengan mencalonkan 10 perempuan dalam pemilu yang lalu.

Mariah menegaskan, Islam menjamin kesetaraan hak bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam semua bidang, sama dengan laki-laki, di dalam rambu-rambu Syariah Islam, yang juga diterapkan bagi laki-laki.

Sikap laki-laki terhadap kemampuan perempuan dan rasa terancam mereka, menurut Mariah, merupakan salah satu faktor yang membuat perempuan Muslim berada di belakang mitranya, perempuan non-Muslim.

Kalau sebagian besar akademisi Islam tidak mau membuat pemahaman baru dan tetap berpegangan pada fatwa-fatwa Islam lama, komunitas Muslim akan selalu menghadapi dilema sehingga energinya terkuras untuk meyakinkan dan memperjuangkan dari dalam.

Sementara itu, Dr Tahmina Rashid dari Universitas Dhaka, Pakistan, yang memaparkan mengenai politik tubuh perempuan di antara militer dan elite agama di Pakistan, menyatakan, opresi terhadap perempuan tak hanya merupakan hasil dari pandangan opresif mengenai seksualitas yang didasari agama, melainkan kombinasi dari faktor-faktor sejarah, sosial politik dan ekonomi. Beberapa praktik adat yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti honor killing, rajam, pemotongan alat kelamin anak perempuan, tes keperawanan, tegas Tahmina, tidak ada dasarnya dalam Al Quran.

Modernisasi, menurut Tahmina, memiliki dampak yang beragam terhadap perempuan, tergantung kelas, ras, dan etnisnya. Kurangnya informasi mengenai Islam di masyarakat Muslim yang keragamannya yang besar, muncul secara bersamaan dengan hak agama, yang mengklaim praktik- praktik adat sebagai Islam.

Kecenderungan ini menjadi salah satu faktor yang memberikan gambaran yang keliru tentang Islam di Barat. Dalam banyak hal, agama, seperti dikemukakan Tahmina, sering disalahgunakan sebagai alat yang sangat kuat untuk mengontrol dengan tujuan mengesahkan pelanggaran hak-hak asasi perempuan. (MH)

sumber: Harian Kompas, Senin, 8 Agustus 2005