Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Sistem Negeri Kita Picu Pemerkosaan?

Oleh: Soe Tjen Marching

MUNGKIN budaya yang dipromosikan sistem hukum dan pemerintah kita saat ini adalah budaya yang memicu pemerkosaan. Dalam surat elektronik perempuan@yahoogroups.com yang saya terima pada tanggal 23 Maret lalu, terdapat kisah tentang seorang gadis Bengkulu yang mengalami percobaan pemerkosaan. Perempuan ini dengan beraninya mempertahankan diri, tetapi malah dijadikan tersangka karena pembelaan dirinya.

BEGINILAH cerita singkatnya: Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2005, tak lama sesudah korban keluar rumah untuk mengambil daun pisang, pelaku membekap mulut korban dan menyeret korban sampai ke kebun. Pelaku lalu melepaskan baju korban yang mencoba melarikan diri namun terjatuh dan langsung ditangkap pelaku. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan menebas pelaku tersebut memakai pisau yang dia pakai memotong daun pisang. Tebasan pertama mengenai buah zakar dan tebasan berikut mengenai punggung kiri pelaku.

Polresta Bengkulu Utara menyatakan, korban adalah juga tersangka kasus aniaya. Karena itulah korban harus mendekam dalam penjara walaupun "penganiayaan" tersebut sama sekali tak direncanakan dan merupakan pembelaan diri semata. Beginilah sistem di negeri kita. Dalam kasus-kasus pemerkosaan ataupun pelecehan seksual, bila perempuan tidak cukup membela diri, masyarakat akan mencurigai si perempuan dengan sukarela menghendaki hubungan seksual tersebut. Bila sang perempuan membela diri, seperti dilakukan perempuan belia dari Bengkulu itu, dakwaanlah yang harus dihadapi.

Penyudutan perempuan seperti inilah yang sering mendorong pemerkosaan terjadi. Lebih-lebih lagi, perempuanlah yang sering dituding sebagai pembangkit birahi, seakan sumber masalah adalah ekspresi sensualitas perempuan. Memang, menurut persepsi masyarakat kita, pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah persoalan seks. Karena itulah ekspresi seksualitas yang sering dipermasalahkan, seperti ciuman bibir di depan umum, menjadi urusan negara.

Pelecehan seksual dan pemerkosaan lebih merupakan masalah kekerasan dan dominasi daripada masalah seks semata. Pemerkosaan biasanya tidak dilakukan hanya untuk memuaskan birahi. Pemicu pemerkosaan hampir selalu disertai keinginan pelaku untuk memperlihatkan dominasi. Bila birahi seksual tidak disertai keinginan ini, aktivitas seksual tidak akan menjadikan mitra sebagai korban, tetapi sebagai pihak yang menyetujui adanya hubungan tersebut. Hubungan menjadi sejajar (bagaimanapun birahinya kedua belah pihak). Yang menjadi masalah adalah ketika birahi tidak disertai dengan rasa hormat sehingga tidak mengindahkan apakah si pasangan menghendaki hubungan tersebut atau tidak.

Karena itulah pemerkosaan dan pelecehan seksual banyak terjadi pada tempat di mana derajat antara lelaki dan perempuan begitu berbeda, di mana suara perempuan jarang didengar.

Pelecehan, pemerkosaan, penjualan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan banyak didapati di negara yang belum memerhatikan hak perempuan. Sebaliknya, di negara yang lebih terbuka akan seksualitas dan birahi namun derajat perempuan lebih dihargai, pelecehan terhadap perempuan sering kali jauh lebih rendah. Di Jepang, misalnya, pada awal tahun 1970-an, saat tata krama pergaulan antarjenis kelamin amat dibatasi sehingga senda gurau antara lelaki dan perempuan yang bukan keluarga atau suami-istri dianggap tabu, tercatat adanya 5.464 pelaku pemerkosaan. Namun, pada tahun 1995, ketika pergaulan antarlawan jenis dan ekspresi seksualitas lebih terbuka, hanya ada 1.160 pelaku yang dilaporkan.

KURANGNYA penghargaan terhadap perempuanlah yang sering menjerumuskan perempuan sebagai alat pemuas lelaki dan menjadikan seks bukan lagi hubungan setara yang dinikmati dan disetujui perempuan, tetapi sebagai alat kontrol. Ideologi negeri kita tampaknya masih mendukung situasi seperti ini. Lelakilah yang dianggap sebagai kepala keluarga.

Lelakilah yang memulai hubungan asmara karena perempuan yang menunjukkan rasa tertarik kepada pria biasanya dicap murahan. Lelakilah yang biasanya mengambil inisiatif dan mempunyai kekuasaan materi. Hal ini memanjakan lelaki dengan kontrol berlimpah dan menyebabkan adanya keinginan lelaki untuk semakin mendominasi hubungan seksual: Penolakan perempuan sama dengan penghinaan yang harus dibalas dengan kekerasan.

Mitos-mitos lain pun bermunculan: "tidak" dari seorang perempuan berarti "ya"; perempuan lebih menikmati hubungan seksual bila dipaksa; aktivitas seksual perempuan disebut sebagai pelayanan.

Begitu meresapnya ideologi yang mendukung pemerkosaan dalam budaya kita sampai-sampai pencegahan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang disarankan pemerintah justru secara tidak langsung makin memicu merajalelanya pemerkosaan.

Pada harian Kompas tanggal 20 Desember 2004 disebutkan bagaimana Presiden kita amat risi pada penayangan pusar perempuan. Dalam kesempatan itu, Menko Kesra Alwi Shihab menyampaikan pesan dari Presiden bahwa tayangan seperti ini selayaknya dihindari dari seluruh stasiun televisi.

Beberapa pihak yang ingin meresmikan adanya undang-undang pornografi pun bersorak akan pernyataan ini. Tetapi, tidak disadari oleh pemerintah kita bahwa pernyataan seperti ini yang justru dapat mempertahankan budaya pelecehan terhadap perempuan. Dengan menyalahkan pusar perempuan sebagai sumber pelecehan seksual terhadap perempuan, pelaku pelecehan seksual dan perkosaan akan mendapat angin. Persepsi bahwa korban pemerkosaan adalah perempuan penggoda akan berlanjut.

Menjadikan tubuh perempuan sebagai sumber tuduhan adalah faktor yang dapat mendorong eksploitasi perempuan. Hal ini sering tidak ada kaitannya dengan ekspresi seksualitas perempuan yang terbuka, seperti menunjukkan pusar tersebut. Bagaimanapun tertutupnya cara berpakaian perempuan tidaklah memengaruhi berkurangnya pelecehan seksual ataupun pemerkosaan.

Di Arab Saudi yang perempuannya diharuskan memakai gaun yang menutupi tubuh mereka, angka pemerkosaan jauh lebih tinggi daripada di beberapa negara lain yang perempuannya berpakaian terbuka. Berapa TKW kita yang telah mengalami pelecehan seksual dan perkosaan di Arab Saudi?

Zaman Victoria dan Puritanisme di Eropa di mana dogma agama Kristiani begitu konservatifnya sehingga terdapat pelarangan perempuan menunjukkan mata kaki mereka, bahkan dipenuhi pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan, dan berbagai perkosaan yang tidak dilaporkan. Sedangkan pada zaman modern di benua yang sama, di mana para perempuan dapat lebih terbuka cara berpakaiannya dan dapat jauh lebih bebas berekspresi (termasuk ekspresi seksual), angka perkosaan justru jauh lebih rendah karena derajat perempuan lebih dihargai.

Karena itu, sekali lagi, pelecehan dan pemerkosaan adalah masalah kekerasan dan perendahan derajat perempuan daripada masalah seksualitas semata. Tidak seimbangnya kedudukan antara lelaki dan perempuanlah yang dapat mendorong kriminalitas ini terjadi. Mungkin pemerintah sudah seharusnya lebih memerhatikan pendidikan, derajat, dan tingkat ekonomi perempuan daripada pusar mereka.

Soe Tjen Marching Doktor Sastra Perempuan, Monash University, Australia

sumber:  Koran Kompas, Senin, 16 Mei 2005