Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Sekali Lagi, Memperjuangkan Perempuan sebagai Subyek

Oleh: R Valentina Sagala

HARI Kartini, Kesehatan Reproduksi Perempuan, dan Amandemen UU Kesehatan. Demikian judul tulisan di harian ini, Senin (11/4). Di dalamnya dipaparkan bahwa salah satu yang dapat menurunkan dengan cepat AKI dan meningkatkan secara nyata kesejahteraan perempuan adalah amandemen UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

SEBELUMNYA, dalam pidato sambutannya pada Seminar dan Lokakarya memperingati Hari Perempuan Sedunia, di Jakarta, 31 Maret lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan mengatakan masih diperlukan banyak sekali ketentuan perundang-undangan yang dapat memperkecil kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang telah ada (di antaranya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW) dan kenyataan diskriminasi terhadap perempuan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan (Jurnal Perempuan On Line, 4/4).

Beberapa hal perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pertama, tentu saja kesejahteraan perempuan penting dimaknai dalam arti luas. Sebagai contoh, adalah kenyataan di lapangan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) rentan mengalami kondisi kematian dan reproduksi yang buruk. Sebagian istri korban kekerasan seksual oleh suaminya jelas memiliki posisi tawar yang rendah dalam pemenuhan hak-hak reproduksinya. Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang berlaku sejak 22 September 2004, dengan demikian menjadi penting untuk dilihat implementasinya di lapangan. Termasuk bagaimana pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sesuai mandat UU ini.

Kedua, dalam makna yang lebih luas, jelas bahwa sistem hukum merupakan salah satu ranah pergulatan hak asasi bagi perempuan. Artinya, sistem hukum merupakan sumber daya dalam gerakan penegakan hak asasi perempuan, guna meningkatkan kesejahteraan perempuan. Sistem hukum ini menyangkut substansi legal yang wujudnya berupa norma dan peraturan perundangan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan desa, dan sebagainya), legal structure (institusi penegak hukum), dan legal culture meliputi ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Artinya, bekerja dengan hukum dimaknai perempuan tidak saja bagaimana mengkritisi dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang berperspektif perempuan, melainkan juga menangkap dinamika lapangan demi implementasinya. Misalnya, sejauh mana sebuah UU diterapkan dalam sistem peradilan atau kewajiban penegakan hak asasi oleh negara (pemerintah) dijalankan.

UU P-KDRT

Meski gerakan perempuan Indonesia mencatat tahun 2004 sebagai momen penting berkaitan dengan lahirnya UU Penghapusan KDRT, implementasi UU ini di lapangan tetap perlu dicermati. Sebagai contoh, jangankan diketahui oleh masyarakat luas, beberapa hari lalu saya masih menemukan aparat penegak hukum yang bertugas di Ibu Kota belum mengetahui berlakunya UU ini.

Beberapa kekeliruan "membaca" UU ini juga masih ditemukan. Belum lama ini, putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bone, Sulawesi Selatan, terhadap terdakwa KDRT, mengundang protes korban dan aktivis perempuan setempat. Vonis pidana kurungan enam bulan dengan masa percobaan satu tahun kepada terdakwa dirasa korban tidak memerhatikan unsur keadilan. Yang menjadi soal, jaksa berujar perlunya melakukan judicial review terhadap UU ini. Salah satu yang tampaknya memancing perdebatan adalah Pasal 44 Ayat (1) yang memberi hukuman pidana kurungan paling lama lima tahun plus denda Rp 15 juta. Tapi di Ayat (4) disebutkan, ancaman hukumannya empat bulan dengan denda Rp 30 juta (Gatra, 12 Maret 2005).

Di Medan juga terdengar kabar dari seorang pengacara yang menghadapi penolakan polisi untuk pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) kliennya yang menjadi korban KDRT. Hal ini lantaran menurut polisi, UU P-KDRT belum bisa dilaksanakan, sebab belum ada peraturan pemerintah (PP)-nya.

Tentu saja hal ini mesti dikritisi. Pertama, masih perlu dilakukan sosialisasi UU ini di tingkat aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas. Di tingkat institusi penegak hukum, ini juga sekaligus mendorong lahirnya ketentuan yang bersifat teknis dan dijadikan pegangan atau pedoman penting di masing-masing institusi penegak hukum, seperti Skep Kapolri, Surat Edaran Jaksa Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dsb. Sebagai contoh, dalam UU ini disebutkan mengenai penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian (Pasal 13 huruf (a)). Meski pada tahun 2004 tercatat sebanyak 206 RPK yang telah didirikan di kantor polisi, kendala yang membatasi gerak RPK adalah belum adanya posisi struktural RPK dalam tubuh Polri. Artinya, institusi Polri sendiri perlu segera menindaklanjuti UU ini.

Kedua, ketegasan dalam melaksanakan UU ini. Pandangan yang sering keliru, seperti disebutkan di atas sesungguhnya lahir dari cara pandang aparat penegak hukum yang masih ragu terhadap jiwa UU ini. Salah satunya adalah mengenai delik aduan. Menurut UU ini, larangan KDRT yang merupakan delik aduan adalah Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2), dan Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Pasal-pasal ini bermuatan: "perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya" dan untuk Pasal 44 Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (2) bermuatan: "...tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Ini artinya, di luar ketentuan ini, larangan KDRT merupakan delik publik di mana tindakan KDRT tersebut dapat dilaporkan bukan oleh korban. Bahkan secara substansi, kepolisian seharusnya berperan aktif dalam kasus-kasus yang merupakan delik publik.

Ketiga, berlakunya UU dan PP. UU ini mulai berlaku sejak diundangkan. Ketentuan yang mesti ditindaklanjuti menjadi PP terdapat dalam Pasal 43 tentang penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama. Artinya, Polisi tidak dapat menolak membuat BAP korban KDRT dengan alasan belum ada PP.

"Subject of law"

Kesejahteraan sesungguhnya juga dimaknai sebagai keleluasaan perempuan mengakses keadilan substantif, termasuk mempersoalkan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang selama ini cenderung elitis, teknokratis, serta membelenggu perempuan (patriarkis).

Simak saja bagaimana UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melanggengkan peran jender laki-laki dan perempuan, dan dalam kenyataannya menyingkirkan banyak perempuan yang menjadi dan berperan sebagai kepala keluarga.

Demikian pula dengan pasal-pasal dalam KUHP yang memasukkan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam kategori "kejahatan kesusilaan" (crime against ethics), dan bukannya "kejahatan terhadap nyawa" (crime against person). Padahal, berbagai kasus perkosaan seperti Tragedi Mei di Jakarta, operasi militer di Aceh dan Timor Timur terbukti banyak mengakibatkan kematian korban. KUHAP sendiri juga belum mengatur acara pidana yang sensitif jender dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ini mengapa penting bagi gerakan perempuan untuk mengkritisi sejumlah RUU yang berada dalam Program Legislasi Nasional DPR saat ini. Di antaranya terdapat beberapa "pekerjaan rumah" yang terkait langsung dengan persoalan perempuan dan karenanya perlu dikritisi, seperti Amandemen UU Kesehatan, Amandemen UU Perkawinan, Revisi KUHP, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, Revisi UU Keimigrasian, RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal-pasal dalam RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi misalnya, mencampuradukkan tiga unsur berbeda dan terpisah dalam definisi pornografi, yaitu antara eksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika. Akibatnya, tujuan pelarangan jelas bukan berorientasi pada perlindungan manusia sebagai korban (obyektifikasi seksual), melainkan pada nilai-nilai moralitas.

Draf Revisi KUHP dikritik karena terlalu mengintervensi kehidupan pribadi orang ketimbang menangkap berbagai kompleksitas tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum memberikan sanksi minimal dan menjelaskan dengan lebih tegas mengenai sindikat pelaku trafficking. RUU Keimigrasian tidak mempertimbangkan arus keluar masuk orang-orang dari dan ke Indonesia karena perkawinan, sehingga cenderung merugikan perempuan WNI. RUU Perlindungan Saksi dan Korban belum secara spesifik menyebutkan hak-hak khusus bagi perempuan korban.

Selain "mengawal" proses legislasi terhadap RUU ini, beberapa pembelajaran sebelum dan sesudah lahirnya UU P-KDRT sesungguhnya menguatkan bahwa kerja dalam ranah hukum bagi perempuan harus menyentuh substansi, kultur, dan struktur hukum.

Untuk itu, para perempuan berjuang agar sistem hukum menempatkan perempuan sebagai subyek, tidak hanya bagaimana mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan jender, namun terlebih membangun paradigma (cara pandang) hukum yang menempatkan perempuan sebagai subyek. Di sinilah pentingnya pengalaman perempuan "hadir" sebagai manusia yang utuh dan berdaulat, sebagai subyek (subject of law).

Tiba-tiba saya teringat pada salah satu surat R A Kartini, "…"Tidak, tidak!" ia berteriak dan berseru dalam hatinya yang berdebar-debar, "kami manusia, seperti halnya orang laki-laki…. Lepaskan belenggu saya! Izinkan saya berbuat dan saya menunjukkan, bahwa saya manusia. Manusia, seperti laki-laki" (Surat-surat Kartini, kepada Ny RM Abendanon, Agustus 1900)". Selamat Hari Kartini! Selamat berjuang sebagai subyek!

R Valentina Sagala Aktivis Feminis, Direktur Eksekutif Institut Perempuan, Bandung

sumber: Harian Kompas, 18 April 2005