Website Informasi Kesehatan Reproduksi Indonesia

Gender dan Kekerasan thd Perempuan

Yang Alami Kekerasan Harus Dilindungi

Ada perubahan pendekatan yang kini dilakukan Departemen Sosial dalam menangani anak-anak yang mengalami kekerasan. Jika dulu hanya dengan pendekatan rehabilitasi, kini ditambah proteksi. Intinya, anak-anak yang mengalami kekerasan harus dilindungi.

Hal itu yang mengemuka pada acara pertemuan dengan pers yang diselenggarakan Departemen Sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak di Jakarta, Kamis (2/3).

Jangan Reduksi Amandemen UU Kesehatan

Oleh: Maria Hartiningsih

Yth Bapak Presiden, satu dari sembilan perempuan meninggal karena aborsi tidak aman oleh dukun pijat, jamu peluntur dan praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab lainnya. Saya mendukung Amandemen UU No 23/1992 yang bukan melegalisasi aborsi, tetapi merujuk pada pentingnya aturan standar prosedur aman yang menjamin keselamatan jiwa perempuan. Tolong kirim sms ini ke Presiden.

Perempuan, Aborsi dan Patriarki

Oleh: Donny Danardono

Benarkah persoalan yang dihadapi perempuan yang hendak melakukan aborsi begitu sederhana seperti yang tercermin dalam berbagai argumentasi kelompok pro-life dan pro-choice?

Kiranya dengan menonton film If These Walls Could Talk 1 (1996), kita akan sadar, perempuan yang hendak melakukan aborsi atau perempuan dokter yang membantu melakukan aborsi tidak bisa begitu saja memilih salah satu norma moral tersebut.

NU Menyikapi "Trafficking"

Oleh: Nur Rofiah

Musyawarah Nasional Ulama yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya pada 28- 31 Juli 2006 menyisakan beberapa agenda penting, salah satunya perdagangan manusia (trafficking).

Pembahasan dilanjutkan pada Selasa (15/8). Kali ini, fatwa NU mengenai trafficking layak dicatat dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia karena disertai rekomendasi PBNU beserta seluruh badan otonom dan lembaganya dari pusat hingga daerah untuk melakukan gerakan bersama menolak trafficking.

Perempuan dan Busung Lapar

Oleh: Ali Khomsan

Ketika seorang anak menderita gizi buruk, sering kali ibu (perempuan) merasa paling bertanggung jawab karena ibu adalah orang paling dekat dalam pengasuhan anak balita, terutama dalam hal makannya.

Wacana yang Sangat Sering Disalahpahami Banyak Kalangan

Oleh: Lily Zakiyah Munir

Dalam sebuah ceramah, seorang ustadz berbicara tentang pengaruh Barat dalam kehidupan Muslim di Indonesia. Sang ustadz mengambil jender sebagai contoh. "Jender," katanya dengan bersemangat dan percaya diri, "adalah keberhasilan Barat dalam melemahkan akidah kaum Muslim. Jender telah membawa perempuan Indonesia keluar dari rumah dan berkeliaran di tempat umum. Inilah yang mengakibatkan maraknya pelacuran."

Partisipasi Perempuan dari Perspektif Daerah: Angka Kekerasan terhadap Perempuan Tinggi

Oleh: Ninuk Mardiana Pambudy

Demokrasi menuntut partisipasi aktif semua anggota masyarakat. Persoalannya, apakah semua anggota masyarakat sudah berpartisipasi? Pengalaman sejumlah organisasi yang mendampingi masyarakat dan mengadvokasi bahkan anggota DPRD, ternyata nilai-nilai budaya yang diterima masyarakat adalah yang mendiskriminasi perempuan.

Memberantas Perdagangan Manusia Melalui Undang-undang

Oleh: Latifah Iskandar
Ketua Pansus RUU PTPPO, Anggota DPR Fraksi PAN

Mencemaskan sekali melihat kasus perdagangan manusia yang dilakukan dalam skala luas terhadap perempuan dan anak Indonesia. Untuk memberantas praktik perbudakan modern ini, DPR mengambil prakarsa pengembangan sebuah Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO). Untuk pembahasan, penulis mendapat kepercayaan sebagai ketua panitia khusus (pansus). RUU ini dijadwalkan bisa disahkan dalam tahun 2006 ini.

Mengembangkan Tafsir Sensitif Jender

Oleh: Farid Muttaqin

Tafsir ajaran agama sensitif jender merupakan keniscayaan dalam menegakkan keadilan jender. Ini terkait dengan kuatnya ajaran agama dijadikan sebagai legitimasi berbagai bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan.

Tafsir bias jender sebagai gambaran dominasi pemikir patriarki telah banyak memarjinalkan dan menutup jalan tumbuhnya pemikir perempuan yang bisa terlibat dalam berbagai pergulatan pemikiran Islam. Hal ini menjadikan produk pemikiran bias jender semakin tak tertandingi.

Perempuan, Perda, dan Domestikasi

Oleh: Soelastri Soekirno dan Ninuk M Pambudy

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran oleh Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil 11 korban perempuan yang dituduh sebagai pelacur. Peraturan daerah tersebut telah mengkriminalkan perempuan berdasarkan prasangka.